Pengadaan Mobnas Sesuai Mekanisme dan Dibahas Bersama di Banggar DPRD

BOLMONG, Update24 – Pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), dinilai sudah sesuai dengan aturan. Pasalnya, setiap perencaan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semuanya sudah melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama lembaga DPRD.
Hal ini turut dibenarkan Koordinator Staf Khusus Bupati Bolmong, Jusuf K Mooduto. Jusuf menegaskan, pengadaan Mobnas sudah sesuai mekanisme dan telah melalui pembahasan di tingkat TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolmong.
“Pengadaan mobil dinas Bupati itu sudah dianggarkan lewat APBD dan penganggarannya sudah pasti diketahui DPRD,” tegas Jusuf.
Diketahui, pernyataan ini ditegaskan Jusuf untuk menjawab pernyataan salah satu oknum Anggota DPRD Bolmong Fraksi Partai Nasdem Masri Dg Masenge di salah satu media. Dalam pemberitaan itu, Masri Dg Masenge menyebut, jika pengadaan Mobnas terkesan hanya gaga-gagahan. Pernyataan inipun dibantah oleh Jusuf. Menurutnya, ketidaktahuan Masri Dg Masenge, karena yang bersangkutan kemungkinan bukanlah bagian dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolmong. “Kalaupun masuk dalam banggar, bisa jadi Alpa atau bahkan tertidur saat pembahasan di DPRD,” tambah Jusuf.
Mantan Anggota Banggar DPRD Bolmong 3 periode ini juga menilai, pernyataa oknum anggota DPRD Bolmong Masri Dg Masenge di salah satu media online, jelas sangat tendensius. Sebab, disitu Masri menyebut gagah-gagahan, padahal, pernyataan itu harusnya disampaikan ketika menggunakan kendaraan jenis Alphard yang harganya mencapai Rp1,5 Miliar.
“Kalau ada oknum juga yang mengatakan bahwa Bupati gagah-gagahan dengan mobil jenis Fortuner, maka ini salah dan terkesan tendensius. Sebab yang seharusnya gagah-gagahan itu kalau pakai Alphard yang nilainya fantastis,” ujar Jusuf.
Soal kebutuhan Mobnas lanjut Jusuf, jelas sangat penting. Karena kondisi wilayah dan Bolmong terdiri dari 15 Kecamatan, 200 desa ditambah 2 kelurahan, yang harus dikunjungi oleh Bupati.

Bupati Bolmong turun ke wilayah untuk menemui masyarakat dan memastikan kondisi mereka serta melihat program pembangunan agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Nah tentunya, harus menggunakan kendaraan layak pakai karena menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan desa.
“Pembelian kendaraan dinas jenis Fortuner yang saat ini telah dipakai oleh Bupati, sangat layak lantaran menyesuaikan dengan kondisi Bolmong saat ini,” tegasnya.
Jusuf malah menilai, kendaraan jenis Alphard tidak layak untuk kondisi di Bolmong. “Alphard tidak bisa dipakai untuk kondisi Bolmong saat ini yang terbagi 200 desa, terlebih masih banyak desa-desa yang akan dikunjungi medanya cukup lumayan. Nah, harus pakai kendaraan yang sesuai kondisi dilapangan meskipun kendaraanya lebih murah dari Alphard tapi bisa dipakai disegala medan,” kunci. (Han)