BOLSEL, Update24 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar paripurna pembicaraan tingkat 1 penyampaian Ranperda dan Ranperbub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, Rabu (18/6/2025).
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel, Ir Arifin Olii, dihadiri oleh Bupati H Iskandar Kamaru SPt MSi, serta segenap anggota DPRD, para Asisten Setda, Staf Ahli dan pimpinan OPD.
Bupati Bolsel, H Iskandar Kamaru SPt MSi mangatakan, penyampaian Ranperda dan Ranperbud tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, wajib dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
“Penyampaian ini sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” ungkap Bupati.
Bupati juga menyampaikan, wujud komitmen atas ketaatan dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Bolsel kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali berturut-turur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Raihan Opini itu lanjut Bupati, tentu berkat kerja keras, dan konsistensi kita semua dalam mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik serta pro terhadap kepentingan rakyat.
“Capaian itu tentu berkat dukungan semua pihak, terutama dari lembaga Legislatif,” ujar Bupati.
Disisi lain, dalam penyampaian pandangan umum ketiga fraksi di DPRD kompak menerima usulan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 ini.
Tanggapan umum itu diawali oleh fraksi Gerakan Nasional (Gerindra, PKB dan PAN) yang sampaikan langsung oleh Ketua fraksi, Salman Mokoagow.
“Harapannya kedepan pemerintah dapat lebih berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim, fraksi Gerakan Nasional menerima Ranperda dan Ranperbub pertangungjawaban APBD 2024 ini untuk dibahas ketingkat selanjutnya,” kata Salman.
Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi Karya Restorasi, Marchel Aliu. Dia mewakili fraksi untuk menerima usulan Ranperda dan Ranperbub Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
“Kami berharap, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan program pendapatan dan penerimaan agar lebih dirasakan oleh masyarakat,” kata Marchel.
Sementara itu, Fraksi Trisakti (PDI-Perjuangan dan PKS) yang dibawahkan oleh juru bicara fraksi, Nindi Septyawati Badu, juga mengungkapkan menerima usulan Ranperda dan Ranperbup tersebut.
“Fraksi Trisaksi menerima dan berharap Ranperda dan Ranperbub pertanggungjawban pelaksanaan APBD tahun 2024 dapat dilanjutkan ketingkat selanjutnya,” tegasnya.
Dengan adanya tanggapan ke-tiga fraksi DPRD ini, maka Ketua DPRD Bolsel, Ir Arifin Olii menyimpulkan, usulan Ranperda dan Ranperbub pertanggungjawaban APBD tahun 2024 diterima dan dapat dibahas ketingkat berikutnya. Persetujuan itu pun diikuti dengan ketukan palu sebanyak tiga kali sebagai tanda berakhirnya sidang Paripurna. (Hen/Adve)
