DPRD Bolsel Gelar Ranwal RPJMD Tahun 2022-2026

 DPRD Bolsel Gelar Ranwal RPJMD Tahun 2022-2026

Suasana ranwal RPJMD.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar rapat pembahasan rancangan awal (Ranwal) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah tahun 2022-2026, Senin 3 Oktober 2022.

Rapat pembahasan RPJMD tersebut digelar di Ruang Badan Musyawarah (Ban momus) DPRD bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Bolsel.

Pembahasan Ranwal sedang berlangsung diruang rapat DPRD Bolsel.
Pembahasan Ranwal sedang berlangsung diruang rapat DPRD Bolsel.

Diketahui, rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel Ir Arifin Olii dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Bolsel Hartina Badu, Ketua Komisi I Fadli Tuliabu, Ketua Komisi II Zulkarnain Kamaru, Anggota DPRD Sumitro Moha, Petrus Keni, Jems Lontoh, Sunardi Kadullah, Plt Kepala Bappelitbangda Kadek Wijayanto, Sekretaris Bappelitbangda James Lumankun, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Eus Daud, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Bolsel Fice Nur, dan sejumlah Staf Bappelitbangda Bolsel.

Pembahasan ranwal RPJMD diruang rapat DPRD.
Pembahasan ranwal RPJMD diruang rapat DPRD.

Pada rapat tersebut, Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, memberikan tanggapan terkait draf perubahan RPJMD yang dipaparkan Bappelitbangda, salah satunya terkait angka kemiskinan yang rendah. “Terkait angka kemiskinan di Bolsel memang dari jumlah presentasi cukup tinggi, akan tetapi dari kuantitasnya relatif rendah, untuk itu perlu data yang valid,” kata Arifin

Arifin berharap, dinas/badan terkait dapat menyatukan persepsi mengenai satu data. “Kami DPRD berharap kepada Dinas terkait agar dapat menyatukan persepsi mengani satu data. agar data yang valid bisa menjadi rujukan suatu kebijakan yang terarah,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru, mengatakan bahwa sangat penting adanya sinkronisasi data miskin di Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ketua Komisi menyampaikan terkait Ranwal RPJMD.
Ketua Komisi menyampaikan terkait Ranwal RPJMD.

“Data di Organisasi Perangkat Daerah terkait harus sinkron, jangan ada tumpang tindih atau bantuan yang tidak tepat sasaran,” kata Zulkarnain Kamaru. ***

Related post