BOLSEL, Update24 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar paripurna penetapan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (20/11/2025).
Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Ir Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii dan Wakil Ketua Jelfi Djauhari. Hadir pula Bupati H Iskandar Kamaru SPt, para anggota DPRD, Pimpinan OPD Pemkab Bolsel serta para ASN.
Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii saat memimpin paripurna menyampaikan, rapat paripurna ini bertujuan untuk menetapkan Tiga Ranperda yang prakasa Pemkab di luar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), membahas Tiga Ranperda usulan DPRD, dan menetapkan Ranperda APBD tahun anggaran 2026.
“Penetapan Tiga Ranperda Prakasa Pemda di luar Propemperda, Pembahasan tingkat pertama mengenai Tiga Ranperda inisiatif DPRD dan pembahasan tingkat kedua mengenai penetapan Ranperda terkait APBD untuk tahun anggaran 2026,” kata Arifin.
Pada kesempatan itu, Bupati Iskandar menegaskan, dukungan penuh Pemkab terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, termasuk Ranperda PPNS, Pariwisata dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting penguatan pelayanan, ekonomi, dan perlindungan sosial di Bolsel,” kata Iskandar.
Pemkab Bolsel kata Bupati, juga mengajukan tiga Ranperda penting diluar Propemperda, yaitu Dana Cadangan Pilkada 2029, RP3KP dan RTRW 2025–2045. Bupati menyebut langkah ini sebagai bagian dari tata kelolah yang visioner.
“Kita harus berani berpikir jangka panjang. Pemerintahan itu bukan hanya soal hari ini, tapi tentang menyiapkan Bolsel untuk 10–20 tahun ke depan,” tutur pasangan Wabup Deddy Abdul Hamid ini.
Bupati juga mengungkapkan, kondisi fiskal daerah yang harus menghadapi penurunan transfer pusat sebasar Rp307 Miliar. Namun katanya, meskipun mengalami penurunan transfer, stabilitas program tetap terjaga melalui rasionalisasi.
“Kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian WTP selama 11 tahun tidak terganggu,” tegasnya.
Bupati bahkan menjamin Gaji ASN dan P3K, ADD maupun Jamkesda, akan menjadi tetap prioritas belanja tahun anggaran 2026. Sedangkan pembangunan fisik akan ditopang oleh dana desa, APBD Provinsi dan APBN. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menghadapi tantangan,” kata Bupati Iskandar.
Diakhir sambutan, Bupati juga mengapresiasi DPRD dan mengajak seluruh perangkat daerah menjaga ritme kerja.
“Saya minta semua perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” kata Bupati Iskandar.
Sementara itu, dalam penetapan Tiga usulan Ranperda prakasa Pemkab, DPRD melalui juru bicara ketiga fraksi yang ada sepakat menerima dan ditetapkan.
Pada penyampaian tingkat 1 terkait usulan Ranperda Inisiatif DPRD, ke-tiga fraksi berharap adanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan prodak hukum daerah hingga akhirnya ditetapkan dan dapat secara maksimal diimplementasikan.
Sedangkan terkait pembicaraan tingkat II Ranperda APBD tahun anggaran 2026, tiga fraksi DPRD kompak menerima, dan ditetapkan sebagai Perda. (Hen/Adve)
