BOLSEL, Update24 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 Kalinya, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 ini, dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut di Manado, Senin 26 Mei 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sendiri diserahkan langsung oleh Kepala BPK Region Sulut, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru SPt didampingi Ketua DPRD Arifin Olii.
Penyerahan LHP itupun turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, Sekretaris daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy SSTP MM dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolsel serta Kepala Daerah lainnya se Sulut.
Ketua BPK pada kesmepatan itu menyampaikan, opini WTP diberikan karena LKPD Pemkab Bolsel telah disusun secara akuntabel, wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Disisi lain, Bupati Iskandar menyatakan bahwa raihan WTP bukanlah akhir dari perjuangan. Pemkab Bolsel katanya, justru semakin berkomitmen memperkuat kualitas laporan keuangan dan sistem pengawasan internal.
“Selama ini kami terus berupaya mengikuti pedoman dan aturan yang ada agar LKPD disusun lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah. Rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” kata Iskandar.
Lanjutnya, sejak tahun anggaran 2014, Pemkab Bolsel berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten hingga tahun ini. Meski demikian, capaian ini tidak membuat jajaran Pemkab Bolsel berpuas diri, justru dengan adanya opini WTP yang sudah 11 tahun berturut-turut berhasil diraih, menjadikan pemerintah daerah lebih berkomitmen lagi untuk terus berbenah dalam pengelolaan keuangan kedepannya.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi bersama seluruh perangkat daerah, pengawalan implementasi, dan penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan.
“Kami percaya bahwa sinergi yang kuat antara BPK, pemerintah daerah, dan Inspektorat adalah kunci dalam mewujudkan tata kelolah keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutup Kamaru. (Hen/Adve)
