BOLSEL, Update24 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus membuktikan komitmennya dalam menjaga disiplin administrasi dan tata kelola keuangan didaerah.
Terbukti, diawal tahun 2026, Pemkab Bolsel sukses menyabet dua penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) atas kinerja unggul sepanjang tahun 2025.
Dua penghargaan yang berhasil diraih itu adalah, Terbaik I Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara tepat waktu dan tepat jumlah.
Selanjutnya, Terbaik I Kepatuhan Pelaksanaan Penginputan Data pada Aplikasi ARIP secara tepat waktu dan berkelanjutan.
Penghargaan inipun diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sulut, Yuliarso Budiman dan diterima Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel, Lasya Mamonto SPt ME, yang mewakili Pemerintah Daerah.
Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025 di Hotel Luwansa Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru SPt MSi menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak dasar aparatur sipil negara.
“Prestasi ini adalah cerminan komitmen kita bersama di jajaran Pemkab Bolsel untuk selalu tertib administrasi. Membayar iuran JKN tepat waktu dan tepat jumlah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi bentuk tanggung jawab nyata pemerintah dalam memastikan jaminan kesehatan seluruh ASN tetap terlindungi tanpa kendala,” kata Bupati.
Senada dikatakan Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto. Dia mengungkapkan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif tim yang solid, ditopang koordinasi yang konsisten dengan seluruh perangkat daerah.
“Alhamdulillah, kerja keras tim dalam menjaga konsistensi penginputan data pada aplikasi ARIP serta disiplin pengelolaan arus kas untuk iuran JKN membuahkan hasil maksimal. Kami berkomitmen mempertahankan prestasi ini sekaligus terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,” ujar Lasya. (Hen)
