Selang 2022 dan 2023, Iskandar-Deddy Berhasil Tekan Prevalensi Stunting di Bolsel
BOLSEL, Update24 – Kerja keras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dalam menangani percepatan penurunan stunting di daerah, menuai hasil cukup maksimal.
Terbukti, data pada aplikasi sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 dan 2023 serta aplikasi Web Monitoring Bina Bangda Kemendagri, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Dari data yang ada sejak tahun 2022 dan 2023, penurunan prevalensi stunting skala Kabupaten dari mencapai angka 5,21 persen menjadi 3,07 persen.
Secara detail, terdapat 5 kecamatan mengalami penurunan prevalensi stunting yaitu; Kecamatan Posigadan 3.90 persen (2022) menjadi 2.62 persen (2023), Kecamatan Helumo 5 persen (2022) menjadi 4,3 persen (2023), Kecamatan Bolaang Uki 9,5 persen (2022) menjadi 4,8 persen (2023), Kecamatan Pinolosian 4,6 persen (2022) menjadi 3 persen (2023) Kecamatan Pinolosian Timur (wilayah Kerja PKM Dumagin) 3.20 persen (2022) menjadi 2,2 persen (2023) dan (wilayah Kerja PKM Onggunoi) 7,8 persen (2022) menjadi 1,7 persen (2023).
Selain itu, ada dua diantaranya menurun secara signifikan yaitu Kecamatan Bolaang Uki 9.5 persen (2022) menjadi 4.8 persen (2023), dan Kecamatan Pinolosian Timur (wilayah Kerja PKM Onggunoi) 7.8 persen (2022) menjadi 1,7 persen (2023). Kemudian, ada dua kecamatan mengalami kenaikan prevalensi stunting yaitu Kecamatan Tomini 1,5 persen (2022) menjadi 1,7 persen (2023), Kecamatan Pinolosian Tengah 0.50 persen (2022) menjadi 1,2 persen (2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy SSTP MSi mengatakan, penurunan prevalensi stunting merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab, melalui program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Termasuk katanya, dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), melalui pembiayaan APBD 2023 dengan total anggaran Rp24.785.676.745, yang mencakup intervensi spesifik sebesar Rp1.278.927.200, dan intervensi sensitif sebesar Rp23.329.426.695, serta intervensi koordinatif sebesar Rp377.322.830.
Lanjut Sekda, upaya penurunan stunting juga di dukung oleh pemerintah desa se-Kabupaten Bolsel, melalui pembiayaan APBDes dengan total anggaran di 81 desa sebesar Rp4.656.362.710.
“Keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Bolsel juga di topang oleh peran serta komunitas, organisasi masyarakat, perusahaan swasta dan masyarakat filantropi melalui program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang dilaksanakan sejak awal tahun 2023. Ada juga program intervensi perusahaan JRBM untuk stunting di dua kecamatan daerah lingkar tambang yaitu Kecamatan Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur,” kata Sekda.
Sementara itu, pada akhir tahun 2023 ini, aksi integrasi percepatan penurunan stunting di Kabupatem Bolsel, sudah masuk ke aksi 7 yaitu pengukuran dan publikasi. Di mana, pada tahap aksi 7 ini dilakukan pelaporan hasil pengukuran balita (bayi bawah lima tahun) dan baduta (bayi bawah dua tahun) yang termasuk kategori stunting pada aplikasi e-PPGBM dan aplikasi Web Monitoring Bina Bangda Kemendagri.
Melihat perkembangan ini, Sekda juga berharap, persentase prevalensi stunting di Bolsel akan terus mengalami penurunan hingga dapat mencapai target Nasional dalam RPJMN yaitu 14% (pengukuran SSGI) di tahun 2024.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk tidak berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai. Mari terus kita bekerja keras bersama-sama satukan langkah gas full mewujudkan penurunan stunting di Bolsel demi mencapai target Nasional 14 persen di tahun 2024,” ajak Panglima ASN Bolsel ini. (Hen/Adve)
