THR PPPK Bolsel Diprotes! Rante: Pembayaran Sudah Sesuai Juknis Pemerintah Pusat

 THR PPPK Bolsel Diprotes! Rante: Pembayaran Sudah Sesuai Juknis Pemerintah Pusat

BOLSEL, Update24 – Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menuai protes. Hal itu dikarenakan nominal yang dibayarkan berbeda-beda, berdasarkan isu yang beredar.

Namun, polemik isu yang disebar tersebut, langsung ditepis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bolsel, Rante Hattani SPd MSi. Menurut Rante, pembayaran THR kepada PPPK sudah sesuai regulasi dari Pemerintah Pusat.

Dijelaskannya, pembayaran THR PPPK, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, serta Penerima Tunjangan Tahun 2025.

PP tersebut lanjut Rante, juga berdasarkan Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten Bolsel Nomor 100/1632/SETDA/III/2025, yang mengatur teknis pembayaran THR dan pengeluaran lainnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

“Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, Pasal 9 Ayat 14.a mengatur bahwa P3K dengan masa kerja kurang dari satu tahun, menerima THR dan gaji ke-13 secara proporsional, sesuai dengan jumlah bulan kerja,” aku Hattani.

Sedangkan mekanisme pencairan THR katanya, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Besaran THR dan gaji ke-13 dihitung dengan rumus (n/12) x penghasilan satu bulan, di mana ‘n’ adalah jumlah bulan bekerja sebagai P3K,” jelas Rante.

Dia mencontohkan, P3K angkatan 2024 yang mulai bekerja pada April 2024 hingga Februari 2025 (selama 11 bulan), perhitungan THR dilakukan dengan rumus 11/12 x penghasilan satu bulan. Hal ini menyebabkan perbedaan jumlah THR dibandingkan dengan P3K yang telah bekerja penuh selama satu tahun.

“Jadi saya tegaskan kembali untuk diperhatikan. Bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan bahwa pembayaran hak-hak P3K dalam hal ini THR, sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilakukan sesuai juknis pemerintah pusat,” tutup Hattani. (Hen)